EKISPEDIA.COM – Utang yang terus menggunung dengan rasio utang dibanding PDB Indonesia ditahun 2023 kisaran 40% dengan bunga tahunan kisaran 400-an T, sementara tingkat kemampuan bayar utang terus melemah dengan naiknya Debt service ratio sebesar 39, 2%.
Yang harus bayar utang sopooo?
Masak sih, utang adalah milik rakyat, sementara bansos adalah sebab kebaikan hati istana?
Pertumbuhan ekonomi stagnan selama 2 periode terakhir, cuma kisaran 5 % (ada ekonom yang berkata kalau pertumbuhan cuma 5 %, gak punya presiden sekalipun emang Indonesia tumbuhnya rata2 segitu), padahal dulu janjinya (tapi ngibul) pertumbuhan sebesar 7%.
LPEM UI sampai berasumsi bahwa potensi Indonesia gagal menjadi negara maju, salah satunya sebab pertumbuhan industri manufaktur sejak 2001 terus anjlok sampai cuma kisaran 18,3% ditahun 2022. untuk jadi negara maju kita perlu min 30 %.
Lapangan kerja informal terus naik, ditahun 2023 udah sebesar 60%. Artinya pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja formal, sehingga rakyat cari kerja sendiri, tentu saja dengan penghasilan yang tidak tetap.
Ini sama dengan pertumbuhan UMKM, disatu sisi menggembirakan sebab kontribusi pajak meningkat. Tapi itu bukan sama sekali menunjukkan keberhasilan penguasa menyediakan lapangan kerja, tapi justru menunjukkan gagalnya menyediakan lapangan kerja formal.
Anyway, pajak untuk UMKM akan naik jadi min 5% dithn 2025 utk penghasilan kena pajak sebesar min. Rp. 60 jt.
Dari sisi kemiskinan, memang terjadi penurunan angka kemiskinan, tapi itu terjadi saat garis kemiskinan ditingkatkan menjadi 2,78% per kapita per bulan. Mesti dlihat juga ternyata meskipun angka kemiskinan menurun, namun ketimpangan pendapatan yang diukur dari gini ratio justru naik sebesar 0,388 di tahun 2023.
Kualitas demokrasi Indonesia cenderung menurun dan stagnan meskipun ada perbaikan peringkat dibanding negara lain, tapi skore demokrasi Indonesia masih lebih rendah bahkan dari Timor leste dan masih termasuk kategori negara flawed democracy (demokrasi cacat).
Salah satu ukurannya adalah kebijakan penguasa selalu tidak selaras dengan kepentingan publik dan kekerasan aparat juga masih sering terjadi.
Wallahu a’lam
